Tampilkan postingan dengan label Esai. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Esai. Tampilkan semua postingan

Esai Rohingya


Asa Rohingya Untuk Tenteram

     Belakangan ini banyak diberitakan di media sosial tentang sebuah kasus yang tidak kunjung usai. Kasus ini tergolong ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Terjadinya pengusiran, penganiayaan, pemerkosaan, sampai pembunuhan sekalipun. Media sering memberitakan kasus ini baik lewat internet, kabar berita, maupun media informasi lainnya, sehingga kasus ini sangat tenar di perbincangan internasional, inilah kasus Rohingya.

     Banyak khalayak ramai menganggap kasus rohingya ini dilatarbelakangi oleh konflik agama yang terjadi di daerah Rakhine, salah satu negara bagian Myanmar yang berbatasan dengan Bangladesh. Padahal kalau kita menengok sejarah, permasalahan yang terjadi berabad-abad silam ini merupakan permasalahan sosial politik. Yang  merugikan pihak-pihak yang berada di dalamnya.

     Berdasarkan sejarah masyarakat muslim yang banyak bekerja di kerajaan Marauk U, sebuah kerajaan di Arakan (nama kuno Rakhine). berkembang pesat karena dipekerjakan di berbagai bidang kehidupan, meskipun awalnya banyak masyarakat di istana beragama Buddha, ini terjadi pada abad ke-17. Sebuah suku dikalangan Muslin Rakhine diakui oleh pemerintahan Myanmar, yaitu suku Kamein, berasal dari orang-orang yang bermigrasi ke Arakan pada masa itu.

     Pada tahun 1785 ketentraman kehidupan disana harus berakhir semenjak kerajaan yang bernama Burma (dari selatan Arakan) datang dan menerapkan politik diskriminasi. Mereka mengusir dan mengeksekusi masyarakat Muslim Arakan, sehingga pada tahun 1799 lebih kurang sebanyak 35.000 masyarakat Arakan mencari perlindungan ke wilayah Chittagong di Bengal yang saat itu sedang di kuasai Inggris, mereka menyebut diri mereka sebagai Rooinga atau masyarakat asli Arakan dan dieja menjadi Rohingya. Selain itu Burma juga memindahkan sebagian besar masyarakat Arakan ke daerah Burma tengah yang menyebabkan Arakan menjadi sunyi.

     Pada tahun 1826 Inggris menguasai Arakan setelah perang dengan Burma. Inggris membuat Arakan dan daerah sekitarnya kosong termasuk daerah Chittagong. Tapi pada awal abad ke-19 Arakan kembali diisi orah para imigran sehingga kebanyakan masyarakat disana adalah para pendatang. Oleh karena itu terjadilah konflik yang mengharuskan Inggris membentuk tim penyidik. Tapi sebelum direalisasikan Inggris terpaksa mengangkat kaki dari Arakan setelah Perang Dunia II.

     Pada masa Perang Dunia II Jepang menyerang Burma dan mengusir Inggris dari Arakan. Arakan kemudian dikenal sebagai (sudah disebut) Rhakine. Pada masa ini terjadi kekosongan kekuasaan yang menyebabkan bangkitnya kekerasan antara kelompok suku Rhakine beragama Buddha dan suku Rohingya beragama Muslim di Arakan. Kelompok Muslim dibantu oleh Inggris dengan persenjataan dikarenakan Inggris ingin mengusir Jepang dari Arakan. Hal ini deketahui oleh Jepang sehingga Jepang melakukan penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap orang Rohingya yang menyebabkan puluhan ribu orang Rohingya mengungsi ke Bengal. Pada saat itu daerah Arakan menjadi sunyi karena banyak masyarakat yang mengungsi.

     Pada 1947 Rohingya membentuk partai Mujahid untuk mendirikan negara Islam. Mereka menggunakan istilah Rohingya sebagai idenitas politik yang menyatakan diri sebagai masyarakat asli Arakan.

     Tahun 1962 Jenderal Ne Win mengambil kekuasaan Myanmar dan melakukan operasi militer untuk meredam gerakan Rohingya. Salah satu operasinya yaitu “Operasi Raja Naga” yang menyebabkan 200.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh akibat kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan besar-besaran. Akan tetapi pemerintah Bangladesh protes atas masuknya orang Rohingya. Akhirnya pada Juli 1978 setelah dimediasi oleh PBB Myanmar menerima kembali imigram Rohingya dari Bangladesh untuk kembali ke Arakan (Rhakine) dan pada 1982 Bangladesh mengamademen undang-undang kewarganegaraannya dan menyatakan Rohingya bukan warga negara Bangladesh.

     Sampai saat ini pemerintah masih menerapkan sistem diskriminasi terhadap suku minoritas di Myanmar termasuk suku Rohingya, Kokang, maupun Panthay.

Pada 2012 terjadi kerusuhan yang besar antara Rohingya dengan Rhakine yang dipicu oleh pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis Rhakine oleh seorang pemuda Rohingya, kemudian pembunuhan sepuluh pemuda muslim oleh orang-orang Rhakine. Akibatnya banyak korban jiwa yang berjatuhan dari kedua belah pihak.

     Pada tahun 2014 pemerintah melarang penggunaan istilang Rohingya dan menyatakan Rohingya masuk ke sensus penduduk Bengali (etnis penduduk yang mendiami Bengala). Bengala terbagi dua; Bengala barat masuk ke India, Bengala timur  masuk ke Bangladesh.

Pada 2015 pemerintah Myanmar mencabut kartu identitas penduduk bagi masyarakat Rohingya yang mengakibatkan mereka kehilangan kewarganegaraannya, sehingga mereka mengungsi ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

     Pengungsian ini menimbulkan simpati banyak negara di dunia. Sesuatu  yang seharusnya diterima oleh warga negara tapi dihilangkan oleh pemerintah negara itu sendiri, yaitu hak kewarganegaraannya. Warga yang seharusnya menikmati kehidupan bernegara harus kehilangan hak sebagai warga negara dikarenakan diskriminasi tidak menentu yang diberikan kepada mereka. 

     Dalam proses pengungsiannya etnis yang menjadi kelompok paling teraniaya didunia ini (dinyatakan oleh PBB) menerima bermacam bentuk pelanggaran HAM selama terombang ambing di lautan, mulai dari menganiayaan, penyelundupan manusia sehingga meninggalkan kapal yang mengangkut mereka, sampai pembunuhan sekalipun. Negara yang menjadi tujuan dari para imigran ini tidak sedikit alasan untuk tidak menerima mereka masuk kenegaranya. Dikarenakan beberapa faktor yang telah dinyatakan negara tersebut. Contoh Malaysia, Malaysia enggan menerima orang-orang Rohingya dikarenakan jumlah mereka yang terlalu banyak. Tidak seperti para pencari suaka dari Palestina atau Bosnia yang diterima oleh mereka. 

     Menurut Dr Oh Ei Sun dari Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University Singapura. Dia menyatakan letak Bosnia lebih jauh dari Malaysia dari pada letak Myanmar dari Malaysia dan jumlah dari Bosnia lebih sedikit sehingga menerima mereka cukup aman secara domestik maupun internasional. Sedangkan orang-orang Rohingya sebagaimana yang dinyatakan oleh Komisaris Tinggi PBB para imigram Rohingya mengungsi pada tahun ini dua kali lipat lebih banyak dari pada tahun lalu.

     Faktor lain Malaysia tidak menerima imigran ini yaitu rasa kedekatan Malaysia dengan Rohingya yang tidak ada. Lain halnya dengan Indonesia dan Thailand. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Merdeka Center, yang menyatakan Indonesia dan Thailand yang dikenal dengan budayanya yang memiliki rasa kedekatan dan kekerabatannya. 

     Saat ini Indonesia mau menampung imigran Rohingya dikarenakan alasan kemanusiaan, seperti halnya yang dilakukan Indonesia kepada Vietnam di Pulau Galang, Kepulauan Riau, pada 1979. Ketika situasi di Vietnam aman maka pengungsi Vietnam akan dikembalikan ke negaranya. Sama halnya dengan Rohingya. 

     Status imigram Rohingya sekarang adalah Statelles, yaitu tidak memiliki kewarganegaraan, sehingga mereka berada dibawah naungan UNHCR (Badan PBB untuk masalah pengungsian). Akan tetapi masih banyak kesengsaraan dan tindak pelanggran HAM yang masih dialami oleh imigram Rohingya baik ditempat pengungsian maupun di lautan yang masih mencari tempat persinggahan yang bisa membuat mereka merasa aman untuk menapaki kaki mereka.


     Oleh karena itu, suatu pihak baik itu kerajaan ataupun negara seharusnya tidak memikirkan bagaimana cara untuk merebut kekuasaan pihak lainnya, hal tersebut hanya menimbulkan kontradiksi antara satu pihak dengan yang lainnya. Akibatnya banyak pihak yang tidak ikut campur dalam persoalan malah  menjadi korban dari tindak pelanggaran HAM. Seperti; diskriminasi berupa pengusiran dan pengeksekusian yang dilakukan Burma terhadap masyarakat Muslim Arakan (Rhakine), pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan oleh Jepang terhadap orang Rohingya, kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan besar-besaran pada operasi militer “Operasi Raja Naga” oleh Jenderal Ne Win, pembuhuhan seorang gadis Rhakine oleh Rohingya, pembunuhan sepuluh pemuda Rohingya oleh Rhakine, Rohingya dihilangkan kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar, maupun menganiayaan, penyelundupan manusia, dan pembunuhan imigran Rohingya pada saat mereka mencari tempat pengungsian. Selain itu, kasus ini tidak hanya menjadi persoalan suatu negara dan UNCHR saja, tetapi menjadi persoalan yang wajib dilihat dengan kedua mata oleh semua negara di dunia untuk ikut serta dalam penanganan masalah imigran Rohingya.