Tampilkan postingan dengan label Makalah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Makalah. Tampilkan semua postingan

Makalah Customer Relationship Management Berbasis Cloud Computing

Makalah ini merupakan tugas dari mata kuliah Teknologi Migrasi.
Judul Makalah:
Makalah CRM Berbasis Cloud Computing SAAS SugarCRM


Makalah Islam dan Demokrasi



BAB I
PENDAHULUAN
Dalam dunia politik Indonesia dan negara berkembang lainnya kebanyakan menganut politik demokrasi. Padahal di negara tersebut khususnya Indonesia menjadi negara mayoritas agama Islam. Maka tidak heran jika banyak bermunculan gerakan bernada Islam untuk membentuk suatu negara Islam yang sistem politiknya berdasarkan Al-qur’an dan Hadist.
Mungkin permasalahan mengenai agama dan politik ini tidak begitu menarik bagi para pemikir di negeri barat, karena memang pendirian yang dianut oleh para pemikir kenegaraan dan hukum disana boleh dikatakan telah memperoleh kesepakatan bahwa antara agama dan negara terjadi pemisahan total. Namun adanya pemisahan antara agama dan negara itu sendiri masih merupakan topik perdebatan dikalangan cendikiawan muslim itu sendiri. Apalagi dengan adanya demokrasi yang sampai saat ini belum dapat diterima secara bulat bagi sebagian umat Islam, sebagian kalangan ada yang menerima demokrasi itu sendiri namun sebagian yang lain ada yang menolak bahkan mengharamkannya.
BAB II
PEMBAHASAN
A.      Pengertian Islam
Islam adalah satu agama yang didatangkan oleh ALLAH untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.
ALLAH berfirman didalam Al-Qur’anulkarim:
“Engkau hai Muhammad kami utus adalah kebahagiaan semesta ‘alam”.“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari tuhnmu, obat yang menyenangkan dadamu, petunjuk dan kebahagiaan bagi orang yang mukmin. Kedatangan Al-qur’an itu adalah dengan kurnia dan rahmat tuhan karena itu hedaklah mereka bergembira. Al-Qur’an itu adalah lebih baik dan utama dari pada apa yang mereka kumpulkan”.
B.       Pengertian Demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Demos dan Cratos, yang berarti kekuasaan oleh rakyat. Karena itu demokrasi merupakan suatu sistem politik dimana para anggotanya saling memandang antara satu dengan yang lainnya sebagai orang yang sama dilihat dari segi politik.
Demokrasi pertama-tama muncul dinegara-negara kota Yinani Kuno abad ke-6 hingaa abad ke-3 SM. Sistem demokrasi yang berlaku adalah demokrasi langsung dimana hak untuk membuat keputusan politik secara langsung dilakukan oleh seluruh warga Negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Gagasan demokrasi muncul yang kedua kalinya dalam bentuk republik Roma kuno pada akhir abad ke-11 di kota-kota kaya seperti Italia Utara dan Tengah. Perkembangan demokrasi selanjutnya terjadi pada abad pertengahan yang menghasilkan magna carta. Peristiwa lain sebagai tonggak demokrasi adalah renaissance (1350-1500) yang berpengaruh di Eropa Selatan.
Adapun secara konsep, demokrasi mengalami perkembangan kembali pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, ketika munculnya rumusan demokrasi sebagai rechstaat (rule of law).
Suatu Negara disebut demokratis, sejauh negara tersebut menjamin hak asasi manusia (seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul).
C.      Islam Adalah Agama Demokrasi
Ada beberapa alasan mengapa islam disebut sebagai negara demokrasi, diantaranya:
1.      Islam adalah negara hukum dengan pengertian agama islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas, dari pemegang jabatan tertinggi, hingga rakyat jelata dikenakan hokum yang sama. Kalau tidak demikian, maka hokum dalam islam tidak jalan dalam kehidupan.
2.      Islam memiliki asas permusyarawatan.”Amruhum syuraa bainahum”, artinya perkara-perkara mereka dibicarakan diantara mereka. Dengan demikian tradisi membahas, tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan.
3.      Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan karena dunia ini hakikatnya adalah persiapan untuk kehidupan diakhirat. ”Waakhiratu khairuu waabqaa”, akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Karena itu kehidupan manusia tarafnya tidak boleh tetap, harus terus ada peningkatan untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik diakhirat.
Jadi standar yang baik itu diakhirat, kehidupan di dunia harus diarahkan kepada yang baik. Hal ini sebenarnya adalahprinsip demokrasi, kerena demokrasi pada dasarnya adalah upaya bersama-sama untuk memperbaiki kehidupan. Karena itulah Islam dikatakan sebagai agama perbaikan, diinul islah, agama inovasi.
Jika dakaitkan dengan keadilan, bahwa demokrasi hanya dapat tegak dengan keadilan. Kalau islam menopang demokrasi maka Islam harus menopang keadilan. Ini penting sekali sebagai mana difirmankan ALLAH, “Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menegakkan keadilan”. Ini perintah yang sangat jelas, yakni perlu ditegakkan keadilan dalm segala bentuk, baik dalam kedilan hukum, keadilan politik, keadilan budaya, keadilan ekonomi, maupun keadilan sosial. Keadilan sosial ini sangat penting karena salah satu patokan islam adalah kaidah fiqih: Langkah dan kebijaksanaan pemimpin mengenai rakyat yang mereka pimpin haruslah terkait sepenuhnya denga kesejahteraan yang mereka pimpin itu. Orientasi kesejahteraan inilah yang membuktikan demoktratis atau tidaknya suatu masyarakat.
D.      Perdebatan Seputar Demokrasi Dikalangan Cendikiawan Muslim
Timbulnya masalah agama dan politik negara ini, bila ditelusuri secara historis berakar pada peristiwa Jawi Hisworo. Panitia Nasionalisme Jawa (Committe vor Het Javansche Nationalisme) yang didirikan karena terjadinya peristiwa Jawi Hisworo, mengecam kalangan Sarekat Islam agar tidak “mencampuradukkan antara agama dan politik”. Pertikaian mengenai soal ini kemudian dilanjutkan dikalangan Marxis radikal seperti Alimin P. sebagai seorang Marxis radikal yang antiagama, ia mengajak anggota-anggota Sarekat Islam agar jangan mencampuradukkan agama dengan perserikatan dan menghendaki supaya Sarekat Islam diganti namanya menjadi Sarekat Hindia.
Bila ditinjau dari peristiwa diatas, di Indonesia maupun di negara muslim lainnya menghendaki adanya sebuah negara Islam yang benar-benar berlandaskan pada Al-qur’an dan Sunnah dalam masalah kenegaraan. Roma tidak dibangun dalam sehari begitu juga negara Islam, mendirikan negara Islam bukanlah hal yang mudah mencari bentuk negara Islampun sampai kini masih menjadi perdebatan dikalangan pemikir politik Islam. akibatnya sering terjadi kesimpangsiuran dalam memahami bentuk negara Islam. sebagian pemikir politik Islam ada yang beranggapan bahwa negara Islam itu merupakan negara teokrasi, sedangkan yang lainnya menganggap Negara Islam sebagai demokrasi dan antinegara diktator.
Abul A’La Mawdudi menganggap demokrasi adalah syirik karena mengansumsikan kedaulatan dan kekuasaan itu datang dari rakyat semata. Hal ini berarti demokrasi menafikan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Menurut Al-Maududi khalifah bearti orang yang menikmati hak-hak dan kekuasaan tertentu yang bukan merupakan haknya sendiri melainkan hak sebagai wakil atas kuasa Tuhannya. Karena itu bagi Al-Maududi tidak ada tempat demokrasi dalam Islam.
Madjid Khadduri dan Muhammad Tahir Azhary memakai istilah “nomokrasi” karena bagi mereka nama nomokrasi lebih cocok dibanding dengan demokrasi karena kekuasaan negara itu didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah.
Taqiyyudin Al-Nabhani menggunakan istilah kedaulatan syara’ yang artinya yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syara’ bukan individu dengan sesuka hatinya. Oleh karena itu tidak ada tempat bagi demokrasi yang lepas dari ruh syariat atau demokrasi yang tidak dikendalikan berdasarkan petunjuk-petunjuk hukumnya.
Menurut Al-Hasjimy konsep syura memang dapat ditafsirkan sebagai demokrasi, tetapi konsep syura’ disini belum tentu identik dengan demokrasi. Suatu bentuk pemerintahan republik yang demokratis memang dapat dianggap telah meneladani para sahabat Khulafa’ Ar-Rasyidin, namun teladan yang dimaksud mengandung banyak variasi dalam penerapannya.
E.       Tiga Tipologi Para Penafsir Islam Tentang Demokrasi
Pada kalangan penafsir Islam, seperti yang telah tersinggung, demokrasi masih menjadi persoalan kontroversi, paling tidak ada 3 aliran pemikiran. Yang menerima sepenuhnya, yang menolak, dan yang menyetujui peinsip-prinsipnya  tetapi dipihak lain mengakui adanya perbedaan.
Menurut Enayat, bagi para pemikir muslim atau penafsir Islam, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan soal demokrasi ini jauh lebih rumit dibanding dengan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh nasionalisme.
Bagi kalangan yang sepenuhnya, demokrasi dianggap sebagai suatu problem yang dipermasalahkan. Al-Aqqad misalnya melihat bahwa dalam sejarah pemikiran, demokrasi dicamkan pertama kali oleh Islam. Karena itu Islam di dalam dirinya demokratis.
Dalam Islam, sebagaimana tertera dalam Al-Qur’an dan Hadist, terdapat konsep penyelenggaraan kekuasaan dengan prinsip amanah, musawah, ‘adl, syura, ijma’ dan bay’at. Karenanya tegas kelompok ini, prinsip atau akar demokrasi dalam Al-Qur’an dan Hadist sangat kuat yang diperlukan adalah reformulasi dan reinterpretasi.
Akan tetapi, bagi yang menolak demokrasi akan dipandang sebagai suatu impossible dan ancaman yang perlu diwaspadai yang berpandangan demikian antara lain Syaikh Fadhallah Nuri, Sayyid Qutub, Ali Benhadji, dan Thabathabai. Mereka berpendapat bahwa Islam (Al-Qur’an dan Hadist) dan demokrasi tidak dapat dipadukan. Dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi bagi paham demokrasi. Argumentasi teologis yang mereka ajukan, sebagai bentuk pemahaman mereka terhadap Al-Qur’an dan Hadist, adalah bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki kekuasaan, baik sunatulla atau hokum-hukumnya, dan argumen bahwa prinsip menyoritas tidak berarti banyak hal dan adil karena dalam sejarah pun mayoritas menolak kehadiran agama-agama besar sebagai mana telah direkan dalam Al-Qur’an.
Demikian pula dengan mereka, seperi Almaududi, yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan. Perbedaan itu terletak pada hak mutlak rakyat. Alasan yang dikemukakan adalah mengingat kekuasaan rakyat dalam Islan (Al-Qur’an dan Hadist) dibatasi oleh hukum ilahi.
Hal yang sama namun berbeda akar keberatannya, yakni soal kepentingan langgengnya kekuasaan, bagi para penguasa Islam. Fatimah Mernissi menyinggung penolakan para pemimpin kaum muslimin ini, walau pun secara formal mayoritas negara-negara muslim menganut system demokrasi (republik), dengan sedikit bertanya; apabedanya demokrasi dengan telepon dan mobil yang sama-sama produk inpor dari barat. Mereka takut terhadap demokrasi benar-benar memang karena, meminjam kata-kata sastrawan Rusia Dostoyevsky, “mengayunkan langkah baru dan mengucapkan kata baru adalah yang paling ditakuti banyak orang”.
F.       Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Al-Quran
Syura’ dan demokrasi adalah dua arti yang berbeda. Syura’ adalah produk Islam sedangkan demokrasi adalah produk barat, dikatakan seperti itu karena syura’ penetapan hukum yang secara mutlak berada ditangan Allah dialah yang memiliki kuasa atas segalanya dan dalam demokrasi itu sendiri kekuasan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada ditangan rakyat. Dalam hukum Islam wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan dengan berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah.
Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara, dalam pandangan islam, Allah adalah pemegang otoritas tersebut.
Allah berfirman dalam Surah Al’A’raf ayat 54 yang berbunyi :
“Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam”.
Demokrasi adalah sebuah tema yang banyak dibahas oleh para ulama dan intelektual muslim. Apa dan bagaimanakah prinsip demokrasi islam tersebut. Prinsip-prinsip demokrasi Islam antaralain sebagai berikut:
1)             Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah
Perkataan amanah tercantum dalam Al-Qur’an Surah An-Nisaa’ ayat 58 yang diterjemahkan sebagai berikut :
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.
Ayat tersebut mengisyaratkan ada dua garis hukum yang dapat diambil yaitu :
a)      Manusia diwajibkan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.
b)      Manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil.
Dalam konteks kekuasaan negara perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandat” yang bersumber atau berasal dari Allah SWT.
Jadi, kekuasaan dalam demokrasi Islam adalah suatu anugrah atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah.
Kekuasaan harus selalu didasarkan pada keadilan, karena prinsip keadilan dalam islam menempati posisi yang sangat berdekatan dengan takwa.
Seperti telah dikemukakan diatas bahwa setiap kekuasaan yang dilaksanakan dengan adil dipandang dari sudut Islam akan merupakan rahmat dan kesejahteraan bagi setiap orang termasuk penguasa itu sendiri. Sebaliknya, apabila kekuasaan itu diterapkan secara zalim (tiran, otoriter,diktator atau absolut) maka kekuasaan itu akan menjadi bumerang dalam bentuk bencana dari Allah yang akibatnya kepada penguasa itu sendiri.
2.             Prinsip Musyawarah
Prinsip musyawarah dalam demokrasi islam ada dalam Surah Al-Imran ayat 159 sebagai berikut :
“Bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan.”
Dari ayat ini dapat kita ambil garis hukum yaitu umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap urusan kenegaraan. Musyawarah adalah suatu prinsip kontitusional dalam demokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnyakeputusan yang merugikan kepentingan umum dan rakyat.
3.             Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan dalam demokrasi Islam juga tercantum dalam Surah An-Nisaa’ ayat 135 sebagai berikut :
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.
Dari ayat diatas dapat ditarik tiga garis hukum yaitu :
a)      Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang beriman.
b)      Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil.
c)      Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan menyeleweng dari kebenaran.
Ayat lain yang memerintahkan untuk menjadi saksi yang adil dan menegakkan keadilan adalah Surah An-Nahl ayat 90 dan Al-Maidah ayat 8.
Jadi, dalam demokrasi Islam apabila menjadi seorang hakim maupun penegak hukum harus menerapkan prinsip keadilan ini jangan sampai orang yang kejahatannya berat dihukum dengan sanksi yang ringan.
4.             Prinsip Persamaan
Prinsip persamaan dalam demokrasi Islam dapat dipahami melalui Surah Al-Hujarat ayat 13 sebagai berikut :
”Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”
Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya semua manusia itu sama dan berasal dari nenek moyang yang sama yaitu Adam dan Hawa. Dalam demokrasi Islam prinsip persamaan merupakan salah satu tiang utama dalam bangunan negara hukum menurut Al-Qur’an dan Sunnah. Tanpa prinsip ini, bangunan tersebut menjadi goyah dan tidak mungkin bertahan. Prinsip persamaan dalam demokrasi Islam mengandung segala aspek kehidupan.
5.             Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia
Dalam demokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diatur tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan HAM dan prinsip perlindungan HAM. Prinsip tersebut digariskan dalam Surah Al-Isra’ ayat 70, sebagai berikut:
”Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.
Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa :
a)      Manusia itu dilindungi baik pribadinya maupun hartanya
b)      Status persamaan manusia dijamin sepenuhnya
c)      Demokrasi Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap warga negara.
6.             Prinsip Peradilan Bebas
Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Dalam demokrasi Islam seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam setiap keputusan yang diambil bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan keadilan dan persamaan pada siapapun, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisaa’ ayat 57, sebagai berikut:
“Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.
Prinsip peradilan bebas dalam demokrasi Islam tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam, Al-Qur’an dan Sunnah.
7.             Prinsip Perdamaian
Demokrasi Islam harus ditegakkan atas dasar prinsip perdamaian. Hubungan dengan negara-negara lain dan sesama rakyat harus dijalin dan berpegang pada prinsip perdamaian. Pada dasarnya sikap bermusuhan dan perang merupakan sesuatu yang dilarang dalam al-qur’an. Hal ini sesuai dengan Al-Qur’an Surah Al-Anfal ayat 61, sebagai berikut :
“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.
Ayat ini membuktikan bahwa doktrin Islam selalu mementingkan perdamaian antar bangsa. Sekalipun manusia diciptakan Allah dalam berbagai suku dan bangsa, namun mereka tetap merupakan satu keluarga untuk saling mengenal, menjalin hubungan dan kerjasama serta memelihara perdamaian antar mereka.
8.             Prinsip Kesejahteraan
Prinsip kesejahteraan dalam demokrasi Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan sosial dalam demokrasi Islam bukan sekedar pemenuhan kebetuhan materil saja, akan tetapi mencakup pula pemenuhan kebutuhan spiritual. Prinsip kesejahteraan tercantum dalam Surah Saba’ ayat 15, sebagai berikut:
“Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".
9.             Prinsip Ketaatan Rakyat
Hubungan antara pemerintah dan rakyat telah digariskan Allah dala Surah An-Nisaa ayat 59, yang berbunyi sebagai berikut:
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
Prinsip ketaatan rakyat disini dimana seluruh rakyat wajib mentaati pemerintah. Kewajiban rakyat untuk mentaati pemerintah adalah sepanjang pemerintahan itu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam.
Dalam demokrasi Islam mekanisme atau sistem yang mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip umum negara hukum menurut Al-Qur’an dan Sunnah bukanlah merupakan suatu yang mutlak tanpa alternatif lain. Dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Islam dengan mengutamakan mashlahah, maka manusia akan menemukan alternatif yang terbaik sesuai dengan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan yang dihadapi. 
G.      Pandangan Islam Terhadap Demokrasi
Demokrasi bagi sebagian umat islam sampai dengan saat ini masih diperselisihkan. Ada yang menerima maupun menolaknya secara tegas tentang pemakaian sistem demokrasi tersebut.
Ada tiga pandangan Islam terhadap demokrasi yaitu :
1.              Antara agama dan demokrasi tidak bisa dipertemukan bahkan saling berlawanan ibaratnya agama vs demokrasi. Dalam masyarakat islam, terdapat petunjuk yang cukup kuat bahwa sebagian para ulama dan para penguasa politik memandang bahwa dalam islam tidak ada tempat yang layak bagi paham demokrasi. Secara harifah, demokrasi berarti kekuasaan berada dalam genggaman rakyat, sedangkan doktrin islam mengatakan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan. Oleh karenanya, demokrasi yang memiliki dalil bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari mayoritas rakyat tidak bisa diberlakukan. Justru sejarah menunjukkan bahwa para Rasul-rasul Allah selalu merupakan kekuatan minoritas yang melawan arus mayoritas.
Ada tiga pendapat yang mengatakan mengapa agama bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yaitu secara historis-sosiologis yang menjelaskan bahwa sejarah agama memberikan gambaran peran agama tidak jarang hanya digunakan oleh penguasa politik dan pimpinan organisasi keagamaan untuk mendukung kepentingan kelompok. Secara filosofis mengatakan bahwa keterikatan pada doktrin agama akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia, yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. Adapun secara teologis dikatakan karena agama bersifat deduktif, metafisis, dan selalu menjadi rujukannya pada Tuhan, padahal Tuhan tidak hadir secara empiris,kongkrit, dan bersifat dinamis, maka agama tidak memiliki kompetensi berbicara dan  menyelesaikan persoalan demokrasi. Hanya ketika agama disingkirkan maka manusia akan lebih leluasa, mandiri, dan jernih berbicara soal demokrasi.
2.              Antara agama dan demokrasi bersifat netral dimana keduanya berjalan sendiri-sendiri atau lebih populer dengan istilah sekulerisasi politik. Ciri pokok dari kehidupan sekuler ini yaitu adanya penekanan pada prinsip rasionalitas dan efisiensi yang diberlakukan dalam bidang kehidupan yang faktual empiris sehingga pada gilirannya agama semakin tersisih menjadi urusan pribadi. Jadi, dalam pandangan kedua ini antara agama dan demokrasi tidak terdapat titik singgung, dimana ajaran agama tidak termasuk dalam wilayah publik atau negara, begitu pula negara tidak mengurus masalah agama.
3.              Agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian. Agama secara teologis maupun sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik, keberadaan agama dapat menjadi roh sekaligus inspirasi bagi demokrasi. Banyak ajaran agama yang sangat relevan dengan ajaran demokrasi. Kehadiran agama senantiasa membawa imbas pada perombakan struktur masyarakat yang dicekam oleh kekuasaan yang zalim dan otoriter menuju terwujudnya  struktur dan tatanan masyarakat yang demokratis. Di indonesia sendiri lebih dominan menggunakan pendapat yang ketiga ini.
H.  Respon Demokrasi di Negara Muslim Termasuk Indonesia
Penerimaan negara-negara muslim (dunia Islam) terhadap demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh kelompok yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi tidak berarti bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang di negara muslim secara otomatis dan cepat. Belum tumbuh dan berkembangnya demokrasi di dunia Islam (bahkan yang akan terjadi adalah sebaliknya dimana negara-negara muslim justru merupakan negara yang langka dalam menerapkan demokrasi, sementara rezim otoriter menjadi trend dan dominan).
Ada beberapa alasan teoritis yang bisa menjelaskan tentang lambannya pertumbuhan dan perkembangan demokratisasi di dunia islam yaitu :
1.             Pemahaman doktrinal menghambat praktek demokrasi. Gagasan demokrasi masih cukup asing dalam mind-set Islam. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan kaum muslim yang cenderung memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam, untuk mengatasi hal itu perlu dikembangkan upaya liberalisasi pemahaman keagamaan dalam rangka mencari konsensus dan sintesis antara pemahaman doktrin islam dengan teori-teori modern seperti demokrasi dan kebebasan.
2.             Persoalan kultur. Demokrasi sebenarnya telah dicoba di negara-negara muslim sejak paruh pertama abad 20 tapi gagal. Tampaknya demokrasi tidak akan sukses pada masa mendatang, karena warisan kultur masyarakat muslim sudah terbiasa dengan otokrasi dan ketaatan pasif. Karena itu, langkah yang sangat diperlukan adalah penjelasan kultural kenapa demokrasi tumbuh subur di Eropa,tetapi diwilayah dunia Islam malah otoritarisme yang tumbuh subur dan berkembang.
3.             Lambannya pertumbuhan demokrasi di dunia Islam tidak ada hubungan dengan teologi maupun kultur, melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri. Untuk membangun demokrasi diperlukan kesungguhan, kesabaran dan waktulah yang menentukan kapan demokrasi itu sendiri bisa berjalan dengan baik.
Ada yang menerima dan ada pula yang menolak demokrasi. Hal itu terjadi dikarenakan adanya prinsip-prinsip demokrasi yang tidak sesuai dengan pemikiran umat islam maupun adanya penyimpangan-penyimpangan didalam menjalankan pemerintahan yang demokrasi itu sendiri. Mungkin umat islam perlu berhijrah secara mental untuk mengawali demokratisasi. Bentuk terlembut itulah yang paling pas dipilih oleh kelompok yang membawa label keagamaan. Hambatan paling serius mungkin datang dari kalangan islam itu sendiri.
Pengalaman empirik demokrasi hanya bisa ditemukan selama pemerntahan Rasulullah sendiri yang kemudian dilanjutkan oleh empat sahabatnya yang disebut dengan khulafa ar’rasyidi. Setelah pemerintahan keempat sahabat tersebut menurut catatan sejarah sangat sulit ditemikan demokrasi didunia Islam sampai sekarang ini.
Sebagai generasi muda kita bisa mewujudkan negara demokrasi islam dengan cara memulai dari diri sendiri dengan niatan membangun negara ini agar lebih maju kedepannya. Bagi guru dan yang bekerja dibidang pendidikan sebaiknya ciptakan pendidikan yang bermutu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya sebuah negara demokrasi.